Radar Nusantara, Jakarta, 26 April 2026 — Di tengah kesederhanaan yang hangat, peresmian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) REM justru menghadirkan makna yang jauh melampaui seremoni. Tanpa kemegahan berlebih, acara ini menjadi penanda lahirnya sebuah komitmen:
“menghadirkan keadilan yang lebih dekat, lebih mudah dijangkau, dan lebih manusiawi bagi masyarakat”
Momentum ini mengingatkan kita bahwa keadilan tidak selalu lahir dari ruang-ruang besar dengan fasilitas megah, melainkan dari niat tulus untuk membela yang lemah dan menyuarakan yang tidak terdengar. LBH REM hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut — sebuah langkah kecil yang membawa harapan besar.
Simbol Syukur dan Harapan dalam Tumpeng
Peresmian ini ditandai dengan pemotongan tumpeng, sebuah tradisi yang tidak sekadar menjadi pelengkap acara. Tumpeng adalah simbol rasa syukur, doa, dan harapan yang dipanjatkan kepada Tuhan agar setiap langkah yang dimulai diberi keberkahan.
Lebih dari itu, tumpeng juga mencerminkan filosofi kebersamaan dan keseimbangan. Nasi yang menjulang ke atas melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan, sementara lauk-pauknya mencerminkan hubungan antar sesama. Dalam konteks LBH REM, ini menjadi pengingat bahwa perjuangan hukum tidak hanya soal aturan, tetapi juga tentang kemanusiaan.
Makna tersebut terasa relevan, sebab perjuangan di bidang hukum kerap kali bukan sekadar soal menang atau kalah, melainkan tentang memperjuangkan martabat manusia. Dengan simbol tumpeng, LBH REM seolah menegaskan bahwa setiap langkahnya akan berpijak pada nilai-nilai tersebut.
Kepemimpinan dan Arah Perjuangan
Di bawah kepemimpinan Ketua Eliman Harefa, serta bimbingan Pembina Paulus T. Supit, LBH REM memulai langkahnya dengan visi yang jelas: menjadi lembaga yang hadir untuk semua, tanpa diskriminasi.
Kepemimpinan dalam lembaga bantuan hukum bukan hanya soal struktur organisasi, melainkan tentang keberanian mengambil sikap di tengah ketidakadilan. Ini menuntut integritas, keberpihakan kepada kebenaran, serta konsistensi dalam membela hak-hak masyarakat.
Dengan fondasi tersebut, LBH REM diharapkan tidak hanya menjadi tempat konsultasi hukum, tetapi juga menjadi ruang harapan bagi mereka yang selama ini merasa tidak memiliki akses terhadap keadilan.
Peran Strategis LBH dalam Negara Hukum
Dalam negara hukum, akses terhadap bantuan hukum bukanlah pilihan, melainkan hak. Ketentuan perundang-undangan di Indonesia telah menegaskan bahwa setiap warga negara, khususnya yang tidak mampu, berhak mendapatkan pendampingan hukum secara layak.
Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan. Tidak semua orang memahami haknya, dan tidak semua memiliki kemampuan untuk memperjuangkannya. Di sinilah peran LBH menjadi sangat strategis.
LBH REM hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan memberikan bantuan hukum sesuai aturan yang berlaku, lembaga ini berupaya memastikan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi benar-benar adil bagi semua.
Terbuka untuk Indonesia, Bergerak untuk Semua
Salah satu kekuatan LBH REM terletak pada keterbukaannya. Lembaga ini tidak membatasi diri pada satu wilayah, melainkan membuka peluang pembentukan di berbagai daerah di Indonesia.
Langkah ini menunjukkan bahwa semangat yang diusung bukan sekadar lokal, tetapi nasional. Keadilan tidak boleh berhenti di satu tempat; ia harus menjangkau setiap sudut negeri, dari kota hingga pelosok desa.
Dengan membuka ruang kolaborasi dan pengembangan, LBH REM berpotensi menjadi gerakan bersama — gerakan yang tidak hanya berbicara tentang hukum, tetapi juga tentang keadilan sosial.
Peresmian sederhana ini menjadi awal dari ikhtiar panjang yang sarat tanggung jawab moral dan konstitusional. Di tengah keterbatasan, LBH REM menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan yang inklusif dan berkeadaban. Sebab pada akhirnya, keadilan sejati lahir dari langkah sederhana yang dijalankan dengan integritas, keberanian, dan kejernihan nurani.
Oleh : Ari Supit
Eksplorasi konten lain dari Radar Nusantara
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
