Korupsi Lagi… Korupsi Lagi… Kapan Kapoknya? Barusan Sekjen Partai Lalu Legislator dan Bupati, Sekarang Anggota Kabinet Merah Putih

Oleh: Andre Vincent Wenas

Radar Nusantara, Bandung – Berturut-turut, baru saja reda dengan drama politik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang terbukti menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Blantika perpolitikan nasional dihebohkan dengan dua politisi senior dari Partai Nasdem (Satori) dan dari Partai Gerindra (Heri Gunawan) yang dituduh menyelewengkan peruntukkan dana CSR Bank Indonesia dan OJK.

Tak ketinggalan kasus Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis (kader Partai Nasdem) yang korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan RSUD di Kolaka Timur. Proses penangkapannya saat berlangsungnya Rakornas Partai Nasdem sempat mengusik Ketum Surya Paloh yang kabarnya memerintahkan anak buahnya di Komisi III DPR RI untuk memanggil KPK.

Sekarang blantika politik riuh lagi dengan berita ditangkapnya Wamenaker Immanuel Ebenezer. Ia dicokok KPK lantaran diduga melakukan pemerasan dalam urusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Saat tulisan ini disusun Noel masih diproses di Gedung Merah Putih KPK.

Waktu itu persidangan Tipikor Hasto memakan waktu berbulan-bulan, sampai akhirnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan. Tapi demi keharmonisan situasi politik nasional ia dapat amnesti dari Presiden. Megawati jingkrak-jingkrak kegirangan sambil dituntun kedua anaknya (Prananda dan Puan) turun panggung.

Kasus legislator Satori dan Heri Gunawan terjadinya pada DPR RI periode lalu (2019 – 2024), dan Satori sempat bilang bukan cuma dia yang terima duit, tapi semua anggota Komisi III. Sontak pernyataan ini direspon Markus Melchias Mekeng (kader Golkar) yang juga anggota Komisi III saat itu, katanya mereka tidak terima duitnya lantaran ditransfer langsung ke pihak (misalnya Yayasan) yang membutuhkan. Walahuallam.

Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama timnya akhirnya datang ke RDP dengan Komisi III DPR RI. Sidang dipimpin Sahroni (politisi Nasdem) yang sempat bilang kalau mau tangkap kader partai sebaiknya berkomunikasi dulu dengan pimpinan partai politik. Saran yang menarik, walaupun aneh.

Kasus Immanuel Ebenezer, kader Partai Gerindra yang sempat jadi Ketua JoMan (Jokowi Mania) lalu berganti rupa menjadi Prabowo Mania, masih berproses di KPK. Ini termasuk ‘big-fish’, karena ia seorang wakil menteri. KPK rupanya mulai unjuk gigi setelah sebelumnya sempat “sakit gigi” lantaran kepemimpinan Firli Bahuri yang melempem.

Dalam perbincangan di berbagai media sosial isu Wamenaker Immanuel Ebenezer mulai melebar dari sekedar persoalan hukum yang dibetot menjadi bernuansa politik. Gegara ia dulunya sempat jadi ketua JoMan (Jokowi Mania) maka nama Jokowi kembali diseret-seret.

Bahkan sampai ada yang mendesak-desak meminta agar “orang-orang Jokowi” juga ditindak. Siapa yang dimaksud dengan “orang-orang Jokowi” itu? Tidak jelas. Dan ditindak karena apa? Lebih tidak jelas lagi, yang penting bagi mereka pokoknya mengait-ngaitkan nama Jokowi. Menandakan virus salawi (salah Jokowi) masih mewabah disana-sini.

Immanuel Ebenezer ini memang figur yang kontroversial. Ia pernah dengan lantang mendukung hukuman mati bagi para koruptor. Tapi justru sekarang ia sendiri terjerembab dalam kasus korupsi. Ironis memang.

Akhirnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy menggelar konperensi pers. Intinya Presiden Prabowo menyesalkan kejadian ini lantaran ia sudah berkali-kali memperingatkan jangan korupsi… sekali lagi jangan korupsi. Presiden pada intinya menghormati upaya pemberantasan korupsi, dan lalu menyerahkan penanganan kasus ini dalam supremasi hukum.

Tidak peduli para koruptor itu berasal dari kader partai yang dipimpinnya sendiri, atau dari partai koalisi maupun partai oposisi (atau penyeimbang).

Dan yang perlu kita perhatikan, ternyata sementara ini yang tertangkap adalah koruptor yang ada “di antara kita”, bukan yang ada di Antartika. Siapa pun dia, kalau korupsi sikat saja.

Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025
Andre Vincent Wenas,MM,MBA., Pemerhati Ekonomi dan Politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.