“Yang jelas DPMD hanya membantu menyalurkan anggaran tersebut dari Bapenda. Setelah itu diurus oleh ketua FKKC waktu itu,” jelasnya.
Irwanto Kepala Desa Ciawi yang juga merangkap sebagai Ketua FKKC Kecamatan Palimanan mengatakan, bahwa uang reward dari pemerintah daerah sudah disalurkan ke para kuwu, pada 30 Desember 2020.
Program umroh gratis tersebut atas reward capaian PBB tahun 2020. Namun hingga sekarang tidak jelas, padahal tidak sedikit uang yang masuk ke pihak penyelenggara. Bahkan ada 13 jamaah umroh lain dengan membayar secara mandiri terancam gagal ikut mendampingi umrah tersebut.
“Seingat saya tanggal 29 Desember 2020 kami dikumpulkan di RM Roso Echo. Kemudian sekitar pukul 15.00 kami diarahkan ke Bank BJB untuk menandatangani berkas. Setelah itu pada 4 Januari 2021, ada pemindahan buku dana umroh ke rekening lain,” jelasnya.
Masih kata Irwanto, pada saat di Bank BJB dirinya melihat ada pihak lain diluar Marco Tour dan Travel yaitu atas nama DK dan ada juga Rahmat Kuwu Klangenan yang juga menjabat sebagai Pj Ketua FKKC tahun 2020.
BACA JUGA : Sangat Menyedihkan,Rumah Warga Ciledug Kulon Cirebon Tak Layak Huni,Di Diami Dua Anak Balita
Namun, hingga saat ini para Kuwu belum juga diberangkatkan umroh. Dirinya meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas laporan para kuwu atas dugaan penggelapan dana umroh yang diberikan pemerintah daerah.
Para Kuwu pun minta mediasi pengambilan uang umroh, sayangnya mediasi dengan pihak keluarga terduga pelaku penggelapan gagal. Oknum yang bersangkutan disebut-sebut juga telah melarikan diri.
Kasus yang telah dilaporkan ke pihak Polresta Cirebon pada bulan Desember 2022 hingga kini belum ada titik terang. Terakhir SP2HP dari pihak penyidik terkendala dengan terduga pelaku yang melarikan diri.
