Radar Nusantara, Jakarta – Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Dra.Kasihhati mengecam terkait pernyataan Anggota DPD-RI Arya Weda Karna (AWK) yang viral dimedia sosial dan sangat rasis.
“Saya tidak menemukan adanya aturan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melarang tentang penggunaan jilbab pada saat bekerja.” kata Kasihhati saat dikonfirmasi awak media pada Senin, (2/1/2024) di Jakarta.
Kasihhati memaparkan tidak ada aturan pegawai BUMN di Bea Cukai atau di Angkasa Pura yang melarang tentang adanya pengunaan jilbab / hijab bagi umat muslim! Apakah AWK berstarment mewakili masyarakat Bali, budaya atau agama Hindu Bali?.
“Jadi, kalau AWK melarang penggunaan jilbab menurut saya itu sangat rasis dan tak layak menjadi seorang anggota DPD-RI Provinsi Bali tentu Dewan Etik DPD-RI harus mengambil sikap tegas.” imbuh Kasihhati.
BACA JUGA : FPII Terus Perkuat Jaringan Pers Independent di Seluruh Indonesia
“Pernyataan yang dilakukan oleh Arya Wedakarna adalah perilaku rasis,dan bisa memecah belah Persatuan umat beragama,apakah cukup hanya dengan minta maaf dan klarifikasi! ujar Kasihhati.
“Apapun ceritanya, kalau saya baca rangkaian dari video yang viral itu, saya menduga memang ada perilaku rasis dan AWK sudah patut, layak dan pantas untuk dicopot dari Anggota DPD-RI.” ujarnya.
Seharusnya sikap seorang anggota DPD-RI,yang notabene seorang Pejabat Publik,tidak seperti itu. Ia menilai yang dilakukan oleh AWK adalah mengganggu keharmonisan umat beragama di Pulau Bali dan umat muslim dan umat Hindu telah hidup harmonis dan berdampingan sejak abad- 13 yang lalu dan itu bisa dilihat dengan berdirinya kampung-kampung Islam di Bali.
Lanjut Baca Ke Halaman 2
Eksplorasi konten lain dari Radar Nusantara
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
