Radar Nusantara, Jakarta – Beredar flyer seruan aksi demo yang di gelar oleh Forkot (Forum Kota) Mahasiswa Jakarta melalui pesan singkat WhatsApp (WA), yang akan digelar di depan kantor lembaga anti rasuah (KPK) dan Kejaksaan Agung, pada Rabu, 26 Mei 2025 yang akan datang terkait dengan Issu “Suap” yang di-duga dilakukan oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Madacan (DM).
Menurut Direktur PASTI Indonesia Arlex Wu, isu ini mencuat kembali setelah kasus Harun Masiku yang diduga “melibatkan” Hasto bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dimana diduga oleh sebagaian besar kalangan bahwa “Hasto” juga merupakan Korban “Kriminalisasi dan Sandera Politik“.
“Begini, Duduk Perkaranya sudah Jelas, Dominggus Mandacan bukan “Pelaku”, tapi Pihak yang di Todong Wahyu.
Kami, dari pihak PASTI Indonesia sendiri, pada juni 2024 lalu pernah mengangkat persoalan dugaan suap ini dan melapor ke KPK. Namun faktanya dalam “Debat” PASTI Indonesia dengan KPK,serta mengacu pada Fakta Hukum, Dominggus Mandacan bukanlah Pelaku namun sebagai Korban “Todongan” dari Wahyu,” katanya dalam rilisnya di Jakarta pada Minggu, (25/5/2025).
Masih Arlex, hal ini di perkuat dengan Putusan 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. Dimana pada halaman 35 putusan tersebut, Jelas termaktub pernyataan Wahyu Setiawan “Bagaimana Kesiapan Pak Gubernur, aah cari-cari uang dulu”. Yang dimana ini menjadi pintu masuk Wahyu Setiawan, untuk “mengutip” Dana.
Sedangkan tanggapan Dominggus Mandacan yang terbukti dalam Fakta Persidangan hanya datar saja “Nanti Kita Lihat Perkembangannya”.
“Dari sini kan jelas, yang Menyiratkan bahwa Dominggus Mandacan tidak tertarik terkait dengan permintaan Wahyu Setiawan,” ujarnya.
Desakan masyarakat jarena tidak ada keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) di KPUD Provinsi Papua Barat Periode 2020-2025, dilema untuk Dominggus Mandacan untuk ikuti kemauan Wahyu Setiawan.
“Dari hasil investigasi dan temuan PASTI Indonesia, bahwa ada permintaan “Wahyu Setiawan” sebesar Rp.500.000.000 (terbilang Lima Ratus Juta Rupiah) ter-realisasi dikarenakan Desakan Masyarakat kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan agar memperhatikan dan memperjuangan Keterwakilan OAP pada Kepengurusan KPUD Provinsi Papua Barat Periode 2020-2025.
Sebagai Seorang Gubernur yang merupakan Implementasi Suara Masyarakat, maka menjadi keharusan dan Kewajiban yang bersangkutan memperjuangkan Hak Orang Asli Papua,” imbuhnya.
Lebih lanjut, pemuda yang kerap lakukan advokasi di Tanah Papua ini menjelaskan, dana “Todongan” tersebut juga bukan berasal dari APBD Provinsi Papua Barat. Dari Informasi yang berhasil PASTI Indonesia Kumpulkan, Dana tersebut berasal dari Urunan Masyarakat dan Pengusaha di Papua Barat yang menginginkan Keterwakilan Orang Asli Papua di KPUD Provinsi Papua Barat Periode 2020-2025.
“Oleh karena itu, setelah menemukan Fakta serta kesesuaian dengan Putusan Nomor : 28/Pid.Sus–TPK/2020/PN.Jkt.Pst. PASTI Indonesia tidak pernah lagi mempersoalkan Dugaan “Suap” yang menimpa Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.
Dikarenakan Dominggus Mandacan sendiri dalam persoalan ini juga sebagai Korban “Todongan” Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU RI saat itu,” jelasnya.
Arlex mengingatkat, seruan aksi Forkot Mahasiswa Jakarta, tidak tepat dengan situasi Papua Barat saat ini.
“Saya menerima seruan aksi dari Forkot Mahasiswa Jakarta terkait hal ini. Saya mengingatkan, bahwa ini bisa menjadi pemicu konflik di Tanah Papua Barat,” himbaunya.
Namun, Arlex sangat mengapresiasi sikap Kritis Forkot Mahasiswa Jakarta sebagai bentuk terwujudnya demokrasi politik dan pemberantasan korupsi.
“Saya sangat mengapresiasi sikap kritis mahasiswa, tapi sayangnya seruan Aksi Forkot Mahasiwa Jakarta kurang tepat, dikarenakan Dominggus Mandacan dalam persoalan ini juga sebagai “Korban” dari Wahyu Setiawan.
Dan Aksi yang di lakukan oleh Forkot Mahasiwa Jakarta dapat memicu Konflik di Tanah Papua Barat, yang saat ini sendiri kondisinya sedang tidak baik-baik saja,dikarenakan efisiensi nnggaran sehingga menghambat beberapa Program Pembangunan di Papua Barat,” paparnya.
Oleh karena itu, PASTI Indonesia mendukung semua perlawanan terhadap Kriminalisasi, termasuk yang diduga menimpa Hasto.
Namun alangkah baiknya, semangat perlawanan ini tidak ternodai dengan “salah Pukul”, dimana yang akan di pukul juga sama-sama Korban.
“Masyarakat di Papua Barat tidak boleh terprovokasi dan terpancing “Oknum” yang sedang berselancar.
Situasi semacam ini, terutama dengan adanya Seruan Aksi ini tentu akan melahirkan banyak sekali tanggapan maupun reaksi, namun sebaiknya masyarakat terkhususnya di Papua Barat tidak terpancing,” tegasnya.
Arlex berharap, agar pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat saat ini tetap solid, mulai dari Gubernur, Sekda hingga Jajaran Perangkat Daerah, dan masyarakat harus lebih tenang dalam menyikapi semua dinamika yang terjadi.
“Saya berharap, pemerintah daerah Papua Barat tetap solid dan masyarakat tidak terprovokasi, kita tidak boleh memberikan momentum bagi “Oknum” nakal yang sedang ingin berselancar dengan mengadu domba para pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang jika hal ini dibiarkan terjadi tentu akan mengganggu kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Dominggus Mandacan sebagai Gubernur Papua Barat tahun 2025-2030,” pungkasnya.
Jurnalis : Edo Lembang
