“Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud.”Para hadirin gemuruh ketika Cawapres Gibran Rakabuming menggunakan kesempatannya untuk menanggapi jawaban Muhaimin Iskandar dengan menyindir.
“Gus Muhaimin ini agak aneh, ya. Ingin bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya,” ujar Gibran, yang kemudian menyoroti transportasi umum yang aman dan nyaman bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak dalam programnya.
Cawapres Mahfud MD juga menyampaikan keheranannya atas “tekad” Muhaimin Iskandar tentang membangun kota selevel Jakarta.
“Cak Imin, saya agak kaget juga. Mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan lima tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden,” ujar Mahfud.“Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan,” imbuhnya, kemudian menanyakan bagaimana pembiayaan dari program tersebut.
Muhaimin kemudian mengklarifikasi bahwa yang dimaksud dengan “seperti Jakarta” adalah “memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta.”
“Kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuhkembangkan. Misalnya, Pontianak. Satu tahun cuma Rp1 triliun. Bagaimana kalau satu tahun kita bisa investasikan […] Rp3 triliun-Rp5 triliun. APBN kita cukup,” tutur Muhaimin, dengan menambahkan bahwa cara pembiayaan lain seperti swasta ataupun CSR juga bisa dilibatkan.
“Yang lebih penting dari itu adalah: infrastruktur yang dibutuhkan dipersiapkan dari potensi yang sudah ada sehingga dalam waktu singkat 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki, yang ada.”
Apa saja yang luput dalam debat cawapres?
Dhenny Yuartha Junifta, peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF, mencatat ada beberapa hal yang sebenarnya luput dari debat cawapres kali ini.
“Pertama, pembahasan soal penerimaan negara. Secara historis kita tidak bisa lepas dari jebakan sumber penerimaan jangka pendek dari sumber daya alam,” tutur Dhenny kepada BBC Indonesia.
“Tax ratio kita meningkat – apalagi [yang peningkatannya signifikan] – itu terjadi ketika momentum ledakan komoditas yang terjadi – secara historis menunjukkan hal tersebut.”
Menurut Dhenny, cawapres-cawapres seharusnya bisa membahas secara lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan penerimaan baru terutama terfokus kepada pembentukan lembaganya.
“Janji peningkatan tax ratio sepertinya tidak dibahas lebih pada bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan sumber penerimaan baru dan dari mana sumbernya,” imbuhnya.
Kedua, menurut Dhenny, hal yang luput dalam pembahasan di debat cawapres ini adalah mengenai bagaimana mengefisienkan belanja non prioritas.
“Tadi pertanyaan yang menarik karena kita hanya punya sepertiga dari APBN yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Ini luput dijelaskan oleh cawapres,” ujar Dhenny.
“Dan yang terakhir adalah tata kelola subsidi. Ini yang luput dari pembahasan,” tandasnya.Pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna, menilai jawaban dari para cawapres mengenai persoalan ekonomi kerakyatan dan digitalisasi “tidak terlalu tajam” dan “belum fokus pada inti persoalan yang dihadapi masyarakat”.
Menurut dia, masalah yang dihadapi pelaku usaha UMKM adalah gempuran produk-produk ilegal yang masuk ke Indonesia lewat toko digital di e-commerce dan social commerce. Bukan soal pinjaman online (pinjol).
BACA JUGA : JIKA GIBRAN MENJADI CAWAPRES PRABOWO?
Pantauannya masih ada toko digital di sejumlah lokapasar masih ditemukan barang-barang impor nan murah.
“Jadi belum menjawab persoalan… karena masalahnya bagaimana menguatkan e-commerce dalam konteks lokal serta literasi digital bagi pelaku UMKM dan bagaimana digitalisasi tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tapi semua pelaku UMKM,” jelas Hempri.Kalau menelisik jawaban dari para cawapres, Hempri juga menilai kurang elaborasi dan kurang membeberkan langkah konkret yang akan dilakukan.
Pengamatannya digitalisasi yang sudah merambah hingga ke desa dan kampung-kampung belum membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Inilah semestinya, kata Hempri, yang harusnya disampaikan para cawapres.
“Internet masuk desa, tapi masyarakat tidak produktif.”
Adapun soal penyalahgunaan data digital yang dikhawatirkan pelaku usaha UMKM terkait dengan “jumlah omset yang berimplikasi pada pajak”.
Dalam banyak kasus, para pelaku UMKM tidak mau memberikan data mereka kepada pemerintah lantaran merasa tidak aman.
Sehingga dampaknya pemerintah sampai saat ini tidak punya informasi valid soal seberapa besar pelaku usaha UMKM yang ‘naik kelas dan belum naik kelas’.
Sementara Izzudin Al Farras Adha, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dengan minat penelitian mencakup pengembangan ekonomi regional, ekonomi digital, dan Usaha Kecil Menengah (UKM), menyoroti isu keuangan sebagai satu isu krusial yang terlewat pada debat malam ini.
“Dengan target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dari ketiga paslon, 5,5%-7%, membutuhkan salah satunya laju kredit perbankan yang tinggi. Namun, laju kredit perbankan yang tidak sampai 10 persen menyulitkan dorongan pembangunan yang lebih massif kedepannya sehingga memberatkan capaian target pertumbuhan ekonomi tiap capres,” ujarnya.
“Selain itu, masyarakat kelas bawah yang memiliki tabungan memiliki tren kecenderungan “makan tabungan” yang ditandai dari semakin kecilnya angka rata-rata saldo per rekening, dari 3 juta (2019) ke 1,9 juta (Sep 2023),” pungkasnya.
Eksplorasi konten lain dari Radar Nusantara
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
