“Di sisi lain, sindiran Pak Gibran sebenarnya juga punya celah lainnya, bahwa modernisasi kota tanpa peningkatan pusat bisnis maka akan berisiko pada kegagalan. IKN baru meninggalkan jantung kota sesungguhnya,” tukas Dhenny, yang mengumpamakan IKN seperti: “membangun tanpa pusat bisnis yang berkembang”.Sementara pengamat tata kota dan infrastruktur Yayat Supriatna juga mempertanyakan ide Muhaimin tentang pembangunan 40 kota setara Jakarta yang diutarakan Muhaimin.
“Ini seperti mimpi… dalam lima tahun 40 kota setara Jakarta. Karena kapasitas fiskal setiap daerah sangat berbeda. Kota kota kita masih setengah mandiri dari sisi keuangan. Belanja daerah untuk infrastruktur fisik hanya sekitar 20 atau 30 persen dari APBD. Sisanya untuk kebutuhan internal pembiayaan operasional Pemerintah Daerah,” tutur Yayat kepada BBC News Indonesia.
“Hampir sebagian besar kota-kota besar masih sangat tergantung dari bantuan pusat untuk sektor transportasi atau sektor strategis lainnya. Dan hampir setiap bantuan pusat daerah tidak punya dana pendamping anggaran dari pusat. Karena terganjal di DPRD yang anggotanya sebagian tidak paham tentang kebijakan dari program pusat,” imbuhnya.
Yayat menambahkan bahwa pada prakteknya: “banyak bantuan pusat yang tidak efektif”. Dia mencontohkan bantuan pembangunan pelabuhan laut yang tidak dibarengi dengan upaya pemerintah daerah membangun jalan atau menyiapkan sarana transportasi.
“Akibatnya banyak bantuan pusat yang mangkrak atau tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan,” ujar Yayat.Yayat juga menyoroti kepentingan daerah yang sering tidak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Membangun 40 kota di Indonesia suka bentrok dengan kepentingan Kepala Daerah yang sering berganti-ganti kebijakan dan sering tidak bersinergi dgn kebijakan pusat. Ini yang seharusnya dijelaskan oleh para Cawapres,” tutur Yayat.
“Jakarta jangan dijadikan contoh indikator keberhasilan. Karena Jakarta tidak pas sebagai contoh keberhasilan. Banyak kota-kota lain dunia yang bisa contoh model sebagai cara untuk belajar membangun kota,” pungkasnya.
Adu strategi untuk dorong ekspor dan investasi
Pada subtema keenam, pertanyaan panelis adalah bagaimana strategi pasangan calon capres-cawapres untuk memanfaatkan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang telah diratifikasi Indonesia untuk mendorong ekspor dan investasi?
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan untuk mengoptimalkan perjanjian-perjanjian tersebut ia bersama Ganjar Pranowo akan melakukan tiga hal.
Pertama, memerintahkan para duta besar (dubes) untuk betul-betul memanfaatkan ‘diplomasi ekonomi’ dengan negara-negara lain seperti yang saat ini dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Kedua, akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional ke perdagangan global.
Dengan begitu, sambung Mahfud, memenuhi standar internasional dan bisa diterima di pasar luar negeri.
“Serta membuat regulasi agar upaya perdagangan tidak diblokir atau dicurangi pelaku ekonomi yang mempunyai kedekatan dengan pejabat publik,” jelasnya.Ketiga, akan mengutamakan penguatan ekonomi nasional agar ekonomi nasional bisa tumbuh ke dalam negeri. Sehingga nanti kualitas barang produksi Indonesia bisa diterima di luar negeri atau internasional.
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyebut diplomasi para dubes yang berlaku sekarang sangat normatif.
Padahal yang penting dilakukan sekarang, katanya, “menyelepet duta besar sebagai pemasar yang tangguh.”
Dia juga menilai saat ini produk dalam negeri seperti dibiarkan tumbuh sendiri. Tidak ada gerakan terstruktur dari Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi untuk meningkatkan barang berkualitas dan berstandar internasional.
BACA JUGA : Tiga Capres-Cawapres, Siapa yang Mampu Menakhodai Kapal Besar Indonesia di 3 Masa Kepemimpinan Kedepan?
Sementara itu cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menjawab dengan singkat bahwa solusi yang akan dikerjakan adalah hilirisasi.
“Kita jangan mau lagi mengirim barang mentah dan harus mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” ucapnya.
Gibran mencontohkan hilirisasi nikel.
Ia mengeklaim, sebelum hilirisasi penerimaan yang diperoleh negara hanya US$3 miliar di tahun 2017 menjadi US$33 miliar pada 2022.
“Ini baru bicara nikel, belum tembaga, bauksit, timah.”
Adu solusi atasi isu perkotaan
Salah satu pertanyaan di bidang perkotaan yang ditujukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar mengenai 56% penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan dan diperkirakan akan mencapai 70% pada 2045.
“Permasalahan akan semakin kompleks seperti transportasi publik, sampah, dan kawasan kumuh. Pertanyaannya: Bagaimana strategi paslon menyiapkan instrumen fiskal khusus untuk mengatasi masalah tersebut?” demikian pertanyaan panelis.
Dalam jawabannya, Muhaimin menyoroti pentingnya untuk menghindari terjadinya penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan sehingga “pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat.”
“Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta,” tegas Muhaimin.
Menjawab pertanyaan mengenai instrumen fiskal untuk mengatasi masalah tersebut, Muhaimin mengatakan: “Kita harus pandai-pandai mengambil prioritas.”
Lanjut Baca Ke Halaman 5
Eksplorasi konten lain dari Radar Nusantara
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
