Sayangnya, dalam pernyataanya Gibran menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini dianggap resilien.
“Kondisi pertumbuhan saat ini tidak cukup untuk mengejar lepas dari jebakan. Minimal 7 persen agar kita bisa lepas dari jebakan tersebut,” jelas Dhenny.
Sementara itu, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memulai visi misinya dengan menghabiskan waktu sepanjang hampir 20 detik untuk mengucapkan selamat Hari Ibu, sebelum melanjutkannya dengan: “Dan sesudah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi.”
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyoroti maraknya korupsi di Indonesia sebagai penghalang terbesar untuk mencapai kemakmuran ekonomi.
“Ada yang bertanya kepada kami: ‘mungkin tidak Anda menargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam satu tahun karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%’,” tutur Mahfud MD.
Dia menambahkan bahwa, menurut pihak yang bertanya itu, tingkat pertumbuhan ekonomi setinggi itu hanya tercapai pada periode 1981-1991 pada era Orde Baru.
“Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita, kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena ini kita kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat.”Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi yaitu sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor dan investasi.”
Mahfud MD menyoroti hasil riset Transparansi Internasional yang mengatakan korupsi terjadi secara masif di eksekutif, yudikatif, dan legislatif “secara besar-besaran.”
“Akibatnya apa? Rakyat miskin,” ujarnya seraya mengutip beberapa individu yang dia temui di beberapa tempat di Indonesia yang mengeluhkan kondisi ini.”Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut – ada korupsi di masalah kelautan. Kita punya udara – pesawat terbang kita ternyata di udara juga banyak korupsi.”
“Kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi,” tutur Mahfud MD, yang juga menyorot mereka yang merasa diperas ketika ingin melakukan investasi atau melakukan usaha di Indonesia.
“Kalau kami bayar – padahal diperas. Lalu ketahuan, kami ditangkap. Katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini,” tambahnya, kemudian menutup visi misinya dengan menegaskan pentingnya pemerataan ekonomi di Indonesia.Dalam pemaparan visi misinya, Muhaimin Iskandar – yang akrab disapa Cak Imin – menjabarkan sejumlah masalah ekonomi yang harus diberantas. Ia menggunakan kata “selepet” untuk menggambarkan upaya pemberantasan tersebut.
Pemerataan ekonomi dengan menaikkan pajak bagi orang kaya, sekaligus menurunkan pajak untuk warga menengah ke bawah.
Cak Imin juga berjanji akan memberantas mafia dalam perdagangan Indonesia.
Lebih jauh, Cak Imin mengeklaim bakal mengurangi angka pengangguran yang saat ini mencapai 8 juta jiwa. Namun, 80 juta lainnya bekerja di sektor informal yang pendapatannya tidak pasti. Ia juga berjanji akan melanjutkan, bahkan menambah program bansos.
Cak Imin juga menjanjikan 5 persen APBN, sekitar Rp150 triliun, untuk kaum muda, salah satunya melalui program Kredit Usaha Anak Muda.
Ia juga berjanji akan memberikan Rp5 miliar per desa tiap tahun.
Adu argumen soal ekonomi kerakyatan
Di sesi pertama debat cawapres, tema yang dibahas mengenai ekonomi kerakyatan.
Pertanyaan dari panelis yang muncul adalah bagaimana kebijakan pasangan calon untuk mengatasi digitalisasi yang berpotensi merugikan usaha dan mitra konsumen melalui penyalahgunaan data digital?
BACA JUGA : Perlukah Capres Dan Cawapres Datang Ke Acara Debat, Yang Di Buat Oleh Selain KPU?
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan kebijakan terkait dengan data digital sudah dibuat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Namun begitu, persoalan data digital yang masif terjadi saat ini dan menjerat masyarakat adalah pinjaman online alias pinjol.
“Kasus pinjol sangat problematik karena dia dibuat secara hukum perdata, lewat gawai. Rakyat yang tidak tahu langsung mengiyakan syarat-syarat pinjaman online tanpa mengetahui dampak negatifnya,” ucap Mahfud MD.dampak negatifnya,” ucap Mahfud MD.
mahfud MD
SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTO
Gara-gara ketidaktahun masyarakat, banyak jadi korban bahkan sampai bunuh diri.
Mahfud mengambil contoh kasus seorang guru di Semarang, Jawa Tengah, yang meminjam uang dari pinjol sebesar Rp500.000 tapi utang yang harus dibayar menjadi Rp240 juta lantaran bunga yang berkali lipat.
Sebagai Menkopolhukam, dia mengaku pernah menyampaikan ke Polri soal kasus-kasus pinjol. Tapi Polri klaimnya, enggan menangani persoalan ini lantaran ranahnya hukum perdata.
Begitu pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebut kasus pinjol bukan kewenangan mereka sebab pinjol-pinjol tersebut ilegal.
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyebut perkembangan teknologi, digital, dan kemampuan UMKM masih terjadi gap atau kesenjangan.Untuk itu harus ditindaklanjuti, selain memberesi persoalan pinjol yang sudah merajalela.
Menurut Cak Imin, kemampuan untuk memasuki dunia digital membutuhkan bantuan pemerintah terutama terkait literasi digital untuk UMKM bagi keberlangsungan usaha kecil menghadapi persaingan.
“Di sisi lain, membutuhkan kapasitas teknologi supaya bisa membenahi kecepatan internet yang masih rendah,” imbuhnya.
Lanjut Baca Ke Halaman 3
Eksplorasi konten lain dari Radar Nusantara
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
