Radar Nusantara, Surabaya – Sahabat Pemuda Surabaya (SAPURA) mendesak Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, untuk mengevaluasi sistem parkir resmi di minimarket yang dinilai tidak manusiawi dan justru merugikan petugas parkir.
Ketua Umum SAPURA, Musawwi, menyebut bahwa program penataan parkir oleh Wali Kota memang terlihat serius dalam menertibkan praktik parkir liar.
Namun, ia menilai program ini bersifat paradoks jika dilihat dari sisi kesejahteraan petugas parkir resmi.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa program parkir resmi yang diterapkan di toko-toko modern sangat paradoks dengan upaya peningkatan ekonomi warga.
Petugas parkir resmi hanya digaji Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan oleh pemilik toko,” ujar Musawwi, Jum’at (13/6/2025).
Menurutnya, gaji tersebut tidak hanya mencerminkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga bentuk eksploitasi gaya modern terhadap warga yang justru berniat bekerja secara resmi dan tertib.
Ia menambahkan, Wali Kota memang meminta pemilik usaha untuk menyediakan tempat parkir gratis bagi konsumen dan menunjuk petugas parkir resmi dari internal minimarket.
Namun, kebijakan tersebut belum disertai solusi konkret terhadap kesejahteraan petugas parkir.
“Maka dari itu, kami meminta dan mendesak Wali Kota Surabaya untuk tidak setengah-setengah dalam menyelesaikan persoalan parkir resmi ini.
Harus ada solusi yang konkret agar tidak terjadi ketimpangan dan kegaduhan sosial di tengah masyarakat,” tegas Musawwi.
SAPURA berharap kebijakan parkir resmi tidak hanya menertibkan ruang publik, tetapi juga benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya yang bekerja di sektor informal.
(Redho)
Eksplorasi konten lain dari Radar Nusantara
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
